Saumlaki, ambontoday.com – Diharuskan setiap masyarakat yang dirawat baik di Rumah Sakit (RS) maupun puskesmas karena sakit yang seharusnya mendapat tindaka secepatnya dari medis kini harus menunggu hasil sweb ketika negatif baru tindakan diambil medis.
Kondisi ini, dipraktek semasa pendemi Covid-19 melanda Negeri ini, hal yang sama dilakukan oleh seluruh RS dan puskesmas di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). Seakan menambah beban masyarakat dan mensensarahkan masyarakat yang menjerit kesakitan yang harus dilakukan tindakan medis.
“Program Sweb itu diberlakukan bagi pelaku perjalanan antar daerah diharuskan untuk bayar, bagi masyarakat yang sakit dan harus dirawat pada puskesmas atau RS tidak dipungut biaya atau membayar, karena itu instruksi pimpinan,” ujar Sekretaris Dinas Kesehatn KKT Theo Resilowy kepada aambontoday.com ketika dikonfirmasi melalui telephon selulernya Sabtu, (31/7).
Instruksi ini, tidak sama sekali dipraktekan oleh Puskesmas Saumlaki, Dimana masyarakat yang sakit sebelum dirawat harus lakukan sweb dan diharuskan membayar Rp 200.000, dengan iming alat sweb dilakukan pengadaan memakai uang milik puskesmas sendiri dari Ambon.
“Pasien yang disweb harus bayar karena Katong Bali alat sendiri,” ungkap Lia Naranlela petugas yang bertugas saat itu.
Praktek-praktek seperti ini sangat memberatkan masyarakat ketiaka sakit dan ingin dirawat pada puskesmas atau RS, karena program pemerintah pusat melalui Presiden RI Joko Widodo guna menjaga kestabilan ekonomi masyarakat malah, masyarakat dijajah atau dirampok lagi.
“Saya bingung apakah ini program prioritas atau sebuah bisnis, seakan rakyat dijajah kembali,” kesal keluarga pasien yang enggan identitasnya dipublikasikan.
Ia berharap Pemda KKT dalam hal ini Bupati Petrus Fatlolon memanggil Kadis Kesehatan Edwin Tomasoa bersama dengan pimpinan ditingkat RS dan puskesmas untuk dievaluasi, sehingga kebijan mereka tidak lagi menindas masyarakat dimasa pendemi Covid-19.
“Saya berharap, pa Bupati panggil mereka untuk dievaluasi,” harapnya. (AT/tim)
