17 July 2024
Birokrasi dan Pemerintahan Kota Ambon Politik_Daerah

Terima Ranperda LPJ APBD TA 2022, Benhur : Gubernur Wajib Hadir Paripurna

Ambon, Ambontoday.com- Setelah melalui perdebatan cukup panjang, akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran (TA) 2022 diterima untuk dibahas DPRD Maluku.

LPJ tersebut diserahkan oleh Wakil Gubernur, Barnabas Orno kepada Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun dalam rapat paripurna di rumah rakyat, Karang Panjang, Ambon, Selasa (04/07/2023).

Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun dalam sambutannya mengatakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD ini memiliki arti yang sangat penting, karena setiap kebijakan Pemda yang tertuang dalam bentuk program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dengan anggaran bersumber dari APBD selama satu tahun anggaran, dan akan dipertanggung jawabkan kepada seluruh rakyat Maluku melalui wakilnya yang duduk di lembaga DPRD.

Dewan dalam posisi sebagai wakil rakyat, sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku memiliki kewenangan untuk mengevaluasi sejauh mana APBD yang telah ditetapkan secara bersama-sama

“Dalam semangat kemitraan maka pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2022 telah disiapkan oleh Pemda untuk selanjutnya di bahas, dan mendapatkan persetujuan bersama,” ujarnya.

Kepada Gubernur, Benhur ingatkan agar dapat hadir dalam rapat paripurna selanjutnya. Jika tidak, dewan akan mengambil sikap secara tegas.

“Catatan terakhir perhatian kepada saudara Gubernur untuk rapat paripurna selanjutnya saya minta yang terhormat kepada pak Wagub dan sekda, untuk disampaikan kepada saudara Gubernur untuk wajib hadir dalam rapat paripurna selanjutnya,”tegas Benhur.

Sementara itu, Wagub Barnabas Orno dalam sambutannya mengatakan sebagai implementasi amanat Undang-Undang, maka disampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022, kepada DPRD Provinsi Maluku, berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

“Laporan Keuangan tersebut meliputi, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan,” ucapnya.

Baca Juga  KPU Burael Bentuk Media Gathering Ajak Jurnalis Sukseskan Pemilu 2024

Ia menyampaikan, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022, merupakan Laporan Konsolidasi dari Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan daerah.

“Patut kami sampaikan ucapan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, sehingga selama empat tahun berturut-turut yakni tahun 2019-2022, Pemprov Maluku meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari BPK RI terhadap Pemeriksaan Laporan Keuangan. Opini WTP tersebut, merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, sesuai kriteria yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Wagub juga menjelaskan secara rinci realisasi APBD Tahun Anggaran 2022.
Menurutnya, Pendapatan daerah, dianggarkan sebesar Rp.2,99 triliun, terealisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp. 2,91 Triliun atau 97,26%.

Realisasi Pendapatan Daerah tersebut, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 637,95 Miliar, pendapatan transfer (Dana Perimbangan) sebesar Rp. 2,273 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 3,63 miliar.

Sementara itu, pada komponen Belanja Daerah, Orno menjelaskan, dianggarkan sebesar Rp. 3,26 triliun, terealisir sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp. 3,05 Triliun atau 93,54%.p

“Realisasi Belanja Daerah tersebut terdiri atas belanja operasi Rp. 2,21 triliun, belanja modal sebesar Rp. 561,81 miliar, belanja tak terduga sebesar Rp. 17,42 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp. 261,97 miliar” tambahnya.

Disisi lain, terhadap pembiayaan daerah, bersumber dari penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp. 294,93 miliar dan terealisir sebesar Rp. 294,93 miliar atau 100%.

Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah, dianggarkan sebesar Rp. 28,78 miliar, terealisir sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp. 4,50 miliar atau 15,64%.

Baca Juga  Partai Perindo Optimis Loloskan Verifikasi Pemilu 2024

“Selanjutnya bila diperhadapkan antara realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 294,93 miliar dengan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 4,50 miliar, maka diperoleh netto sebesar Rp. 290,43 miliar. Dengan demikian secara keseluruhan, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 2,91 triliun, jika diperhadapkan dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp. 3,05 triliun, maka dihasilkan defisit APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 137.659.891.972,47” ujarnya.

Terkait defisit APBD tersebut bila ditambahkan dengan pembiayaan Netto sebesar Rp. 290,43 miliar, maka diperoleh sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 152.779.266.266,82.

“Selanjutnya neraca Pemerintah Provinsi Maluku, merupakan Laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2022, yang terdiri atas : total asset sebesar Rp.6,69 triliun, total kewajiban sebesar Rp. 860,91 miliar dan total ekuitas sebesar Rp. 5,83 triliun.” tutupnya. (AT-009)

Spread the love
X