Terindikasi Mafia Peradilan, Alfons Lapor 12 Hakim Ke BP MA dan KPK

AMBON.-Sedikitnya 12 hakim dan Panitera dilaporkan Pihak Keluarga Alfons dan Kuasa Hukumnya ke Badan Pengawasan Mahkama Agung RI dan KPK terkait dugaan mafia peradilan dalam Putusan PK Mahkama Agung Nomor 512.PK/PDT/2014.

Pasalnya, putusan PK tersebut bersifat deklaratoir (pernyataan tanpa perintah eksekusi) namun dijadikan pegangan bagi Komisi A DPRD Maluku untuk mengabulkan permohonan Johanis Tisera alias Buke terkait kepemilikan areal lahan RSUD dr.Haulussy Ambon.

Hal ini disampaikan ahli waris Jacobus Abner Alfons, Evans Reynold Alfons didampingi kuasan hukumnya, Agus Diadara,SH dalam konferensi pers dengan sejumlah TV suasta nasional di kediaman Alfons, Kelurahan Batu Gajah Ambon.

Pada kesempatan itu Evans menjelaskan, selaku ahli waris dari Jacobus Abner Alfons, pemilik 20 Dusun dati, sesuai dokumen outentik kutipan Register Dati 25 April 1923 yang dikeluarkan oleh Residen Amboina dari Register Dati 26 Mei 1814 berdasarkan permohonan Jozias Alfons dan atas petunjuk Raja Urimessing, tetap menganggap Putusan PK nomor 512.PK/PDT/2014, bukanlah putusan final yang berpihak pada fakta dan kebenaran.

Bahwa apa yang selama ini disuarakan tentang ketidakabsahan Surat Penyerahan tertanggal 28 Desember 1976 yang digunakan sebagai bukti hak kepemilikan Johani Tisera (Buke) dalam perkara PK Nomor 512.PK/PDT/2014, telah terbukti Cacat Hukum sesuai amar Putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara perdata Nomor 62/PDT.G/2015/PN.Abn tanggal 27 Juni 2016.

Dikatakan, 12 Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara nomor 512.PK/PDT/2014 telah dilaporkan ke Badan Pengawasan Mahkama Agung dan laporan itu kini sedang ditindaklanjuti.

Dilaporkannya 12 hakim yang berproses hingga munculnya putusan PK 512 lantaran dianggap putusan PK tersebut adalah produk Mafia Peradian. Pasalnya, ada keanehan yang terjadi pada putusan tersebut dimana awalnya Jacobus Abner Alfons sebagai Termohon II Peninjauan Kembali, ternyata statusnya berubah dalam putusan 512 sebagai Pemohon III Peninjauan Kembali.

Evans menjelaskan, putusan PK nomor 512.PK/PDT/2014 yang menjadi dasar komisi A DPRD Provinsi Maluku dan Pemda Provinsi Maluku hendak melakukan pembayaran ganti rugi kepada Johanis Tisera alias Buke merupakan sebuah indikasi perbuatan melawan hukum dalam melahirkan putusan nomor 512.

Untuk itu, pihaknya meminta Pemda Maluku dan DPRD Provinsi Maluku harus bijak dalam mengambil keputusan terkait dengan pembayaran ganti rugi karena pihaknya telah melaporkan 12 hakim dan 4 panitera pengganti yang melahirkan putusan tersebut kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Bahkan terkait dengan indikasi adanya dugaan suap kepada pihak-pihhak tertentu dalam melahirkan putusan PK 512, pihak Alfons juga telah melaporkan kepada KPK yang telah meminta yang bersangkutan menunggu proses penangannya selama sebulan.

Selain itu, Alfons bersama kuasa hukumnya juga melaporkan indikasi perbuatan melawan hukum tersebut kepada Komisi III DPR RI yang telah menjanjikan untuk menunggu proses pemanggilan untuk rapat dengar pendapat di Jakarta.

Ke -12 Hakim tersebut terdiri dari 3 Hakim PN Ambon dan 1 Panitera pengganti, 3 Hakim di Pengadilan Tinggi Maluku beserta 1 Panitera pengganti, 3 Hakim di Pengadilan MA bersama Panitera pengganti serta 3 hakim yang menangani Perkara 512 PK serta Panitera pengganti.

Dijelaskan, selain pihaknya melaporkan 12 hakim dan 4 Panitera pengganti ke Badan Pengawasan MA RI, Alfons juga melaporkan hal itu ke Ombudsman RI dan komisi Yudisial terkait dengan kinerja daripada para Hakim dan Panitera tersebut meskipun jawaban dari Ombusdmen RI dan Komisi Yudisial hingga kini belum sampai kepada pihaknya. Sementara Badan Pengawasan MA RI serta KPK dan Komisi 3 DPR RI telah memberikan jawaban dan respon positif.

Pada kesempatan yang sama pula, Kuasa hukum ahli warris, Agus Diadara ditempat yang sama menjelaskan terkait putusan PK 512 yang menjadi dasar komisi A untuk mengabulkan keinginan pihak buke Tisera, perlu menjadi perhatian komisi A karena Komisi A tidak berkompetensi untuk menilai putusan.

“Jadi komisi A tidak memiliki Kompetensi untuk menilai putusan PK 512 itu sebagai dasar untuk mengabulkan keinginan Tisera. Komisi A boleh berpegang terhadap putusan itu tapi tidak punya kompetensi untuk menilai sampai sejauh mana keabsahan putusan 512 PK,” tandas Agus.

Dirinya menambahkan, yang berhak untuk menilai putusan itu adalah mereka-mereka yang terlibat di dalam putusan tersebut seperti Keluarga Alfons.
Oleh sebab itu, Komisi A disarankan untuk meminta penjelasan hukum dari pengadilan serta waajib pula mengundang pihak Alfons yang melakukan keberatan terhadap upaya ganti rugi dari Pemerintah Provinsi Maluku, ujarnya. (mozes)

Jadilah Orang Pertama share:
author