21 June 2024
Birokrasi dan Pemerintahan Kab.KKT

Terwarat, Etika Birokrasi Wajib Diterapkan di Tingkat Desa

Saumlaki, ambontoday.com – Memulai masa tugas perdana bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Lauran Kecamatan Taninbar Selatan (Tansel), mengalami sedikit halangan yang mengakibatkan muncullah tindakan tidak terpuji dari perangkat aparatur desa.

Terkesan pihak desa dalam hal ini Kepala Desa (Kades) kurang jelih dalam melihat kondisi kestabilan keamanan birokrasi desa sehingga ketersinggungan mantan ketua BPD Reresy menganggap dirinya bersama rekan-rekanya yang sudah selesai masa jabatan sebagai anggota BPD Lauran sangatlah tidak dihargai dari sisi administrasi birokrasi desa.

“Mengapa kunci pintu ruang BPD itu masih saya pegang, itu bukan ruangan saya atau barang milik saya, namun sekedar saya mengamankan atau menahan kuci pintu itu agar ada mekanisme birokrasi yang terjadi didesa, saya dan rekan-rekanya saya bukan dari desa lain atau dari dunia lain, kita semua orang sudra di Lauran kok memandang kami dengan sebela mata,” ujar akademisi Universitas Lelemuku Saumlaki (Unlesa) jebolan Unmer, Benediktus Akel Terwarat menyambung apa yang disampaikan Reresy.

Dikatakan juga, tindakan tidak terpuji itu semesti tidak dilakukan oleh aparatur desa Benediktus Ingnuan dengan spontan menendang pintu ruangan BPD hingga rusak, la menilai tindakan tersebut sangat mencoreng eksistensi kehidupan orang basudara dalam ikatan Duan Lolat.

Kejadian pengrusakan itu terjadi, saat Kepala Desa sementara berkomunikasi dengan Reresy, sebagai orang basudara dalam komunikasi tersebut, Reresy menyatakan, dirinya sama sekali tidak bermaksud untuk menghala-halangi kinerja anggota BPD yang baru dilantik oleh Pejabat Bupati beberapa waktu yang lalu.

“Saya kira apa yang dilakukan ibu Reresy itu ada benernya ya, karena ini menyangkut birokrasi, pasti dalam satu birokrasi itu ada yang namanya saraterima jabatan dari anggota BPD yang lama kepada yang baru, dan itu bukan suatu hal yang baru, saya kira hal ikwal itu wajib dilakukan, minimal ada etika birokrasi yang harus dilakukan sebagai tanda telah terjadi peralihan jabatan antara pengurus DPD purna bakti dengan Anggota BPD terlantik agar terkesan kita desa Lauran sangat taat dan patuh terhadap amang undang-undang atau peraturan yang berlaku di NKRI,” ungkap Terwarat

Lanjut Terwarat, sikap tidak terpuji yang dilakukan oleh Ingnuan Kasi Pembangunan Pemdes Lauran, merupakan tindakan yang tidak mencerminkan etika birokrasi/ pemerintahan yang baik. Sejatinya, menyandang status sebagai pejabat/aparat pemerintah desa perlu dihayati sebagai suatu panggilan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Sudah tentu ada sebagian norma dan ketentuan yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam tindakan, bahkan diharapkan para pelaksana kekuasaan menjaga sikap/ perilaku, tutur kata, dan tindakan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa.

“Jika ingin mengalihkan jabatan, sarana prasarana dan segala inventaris yg ada, tersedia berbagai mekanisme yg perlu ditempuh antara BPD terlantik dan BPD purna bakti, misal serah terima jabatan atau tindakan yang disamakan. Dengan begitu, dapat dipertanggungjawabkan dengan baik segala hal yang sudah dilakukan/ ditinggalkan oleh BPD purna bakti dan yang harus dilanjutkan oleh BPD terlantik,” jelas akademisi Fakultas Hukum Unlesa itu.

Atas tindakan itu, Terwarat minta Kepala Desa Lauran untuk mengevaluai perilaku tidak terpuji oknum perangkat Pemerintah Desa Lauran dimaksud, guna menghindari tindakan yang serupa terjadi untuk yang kesekian kalinya.

“Kepala Desa harus berani meberikan pembinaan dan teguran jika dirasa ada tindakan bawahan yang menyalahi ketentuan hukum atau etik yang berlaku,” ungkapnya.

Harapannya, dengan peristiwa ini menjadi pelajaran bagi para aparat pemerintah desa agar dalm bertindak, tidak sewenag-wenang menafsirkan hukum dan keweangan yang dimiliki dengan anggapan bahwa jabatan yang diemban, merupakan jabatan kekuasaan tertinggi, bebas bertindak apa saja tanpa ada regulasi yang mengatur. Semoga kedepan, proses penyelenggaraan pemerintahan di Desa Lauran semakin membaik dan dapat menjadi percontohan bagi desa-desa sekitar.

Lukas Surlily yang adalah anggota BPD menyayangkan tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintah desa, dia meninilai, tindakan itu sangat mecederai harkat dan martabat seorang perempuan, mengingat Mantan Ketua BPD merupakan sosok wanita Taninbar yang merupakan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD, yang dipercayakan menjabat sebagai ketua BPD Purna Bakti.

“Saya kira sebagai orang Tanimbar, kita akan selalu menjunjung tinggi hidup Duan Lolat, sehingga wajib hukumnya kita menaatinya dan melaksanakannya,” pungkasnya. (AT/tim)

Spread the love
error: Iklan Hub redaksi@ambontoday.com!!!!
X