Ambontoday.com – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Buru Selatan (BurseL), Arifudin meminta Bupati Safitri Malik Soulisa mengevaluasi Bagian Protokoler.
Tidak hanya Bagian Protokoler tetapi Bagian Humas pada Setda harus di evaluasi.
“Bagian Protokoler inikan nomenklatur baru, sebelumnya kan Humas. Bagian ini sudah lama harus dievaluasi, dulu Humas lebih parah lagi. Bupati Safitri Malik Soulisa dan Wakil Bupati Gerson Selsily harus evaluasi mereka,” pinta Arifuddin.
Arifuddin menjelaskan alasan kenapa dirinya meminta mengevaluasi Bagian Protokoler/Humas, jelasnya, karena setiap Kunjungan Kerja Bupati ke Kecamatan tidak pernah melibatkan wartwan.
“Jika ada wartwan yang meliputi Kunjungan Kerja Bupati, itu karena ada permintaan langsung dari Bupati atau Wakil Bupati kepada wartawan bukan oleh Bagian Protokoler atau Humas Pemda,” ungkap Arifuddin.
Menurutnya, tanpa harus Bupati dan wakil Bupati meminta Wartwan ikuti bersama mereka, kata Arifuddin bagian Protokoler atau Humas yang memiliki tugas untuk berkordinasi dengan para wartwan yang ada di daerah.
Arifuddin memahami bahwa jika meminta Wartwan untuk bersama-sama dalam setiap kunjungan Bupati harus ada juga anggarannya.
“Tetapi mereka para pejabat juga kalau ikut bersama Bupati juga pakai anggaran (SPPD), kalau pejabat pakai anggaran, maka wartwan juga harus ada anggaran (SPPD), iya to,” sebut Arifuddin.
Dikatakan, para pejabat yang turut bersama Bupati dalam setiap Kunjungan Kerja ke Kecamatan kata Arifuddin pasti dengan menggunakan Anggaran Perjalanan Dinas.
“Beta lihat, beta saksikan. Kunjungan ke kecamatan para pegawai pasti cari camat untuk tanda tangan kertas warna merah, yang katong bilang itu lembaran kertas merah,” ungkapnya.
Politisi PKB Buru Selatan yang juga sebagai Partai Pendukung Pemerintah Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan ini dengan tegas meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk mengevaluasi dan menegur bagian Protokoler dan Humas Pemda karena tidak mampu berkomunikasi dengan Wartwan daerah.
“Kalau pejabat pakai anggaran perjalanan maka perjalanan wartwan juga harus ada anggaran sendiri. Kalau perlu setiap wartwan dengan anggarannya masing-masing,” jelas Arifuddin.
Arifuddin juga meminta kepada wartawan apabila suda di fasilitasi sesuai dengan seperti yang dirinya sampaikan, harus diimbangi dengan pemberitaan.
“Kalau dari pemerintah daerah suda siapkan anggaran maka teman-teman wartawan juga harus membuat berita,” ujarnya.
Sarifuddin mengaku tak semua wartwan yang ada di Buru Selatan aktif dalam menulis pemberitaan, hanya beberapa orang wartwan saja yang aktif sebagai pekerja jurnalis.
“Teman-teman wartawan juga harus bisa membuat berita, jangan dapat anggaran perjalanan tetapi tidak ada barita,” harap Arifuddin.
Terkait hal itu, Arifuddin juga meminta kepada Bagian Protokoler dan Humas Pemda dapat juga mengevaluasi para teman-teman wartwan dari pemberitaan mereka.
“Kalau dari Pemda meminta wartwan ikut meliputi kunjungan kerja Bupati, Bagian Protokoler dan Humas harus melihat pemberitaan mereka ada atau tidak. Jika tidak ada, maka lakukan evaluasi,” jelas Arifuddin.
Kata Arifuddin, mekanisme melibatkan wartwan pada setiap kunjungan Bupati atau Wakil Bupati ke Kecamatan akan diatur oleh Bagian Protokoler dan Humas Pemda.
“Ada banyak teman-teman wartawan di Buru Selatan kurang lebih kalau tidak salah 20han orang, tetapi yang aktif yang beta lihat berdasarkan berita yang beredar di media sosial, paling banyak 7 media saja,” ungkap Arifuddin sambil hitung wartwan yang aktif.
Olehnya Arifuddin meminta kepada Bagian Protokoler dan Humas dapat mengatur mekanisme keterlibatan wartwan serta pemberitaannya.
Tambah Arifuddin, seluruh OPD diharapkan dalam setiap kegiatan dapat berkomunikasi dengan para wartwan di daerah untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat.
“Agar masyarakat mengetahui pemerintah daerah sedang melakukan apa di daerah ini,” pungkasnya. (Biro BurseL)
.
