Tiga Pemda di Maluku Terima JKN-KIS Award 2017 Dari BPJS Kesehatan

Ambon, Ambontoday.com – Tiga Pemerintah Daerah (Pemda) yang ada di Provinsi Maluku menerima penghargaan Award 2017 tingkat Provinsi Maluku dalam mendukung keberlangsungan Program JKN-KIS yang diberikan oleh BPJS Kesehatan Deputi Wilayah Sulselbartramal.

Pantauan Ambontoday.com, tiga Pemda tersebut adalah Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Buru dan Kota Tual.

Kabupaten Buru Selatan memiliki kolektabilitas Iuran Wajib Pemda rata-rata 100 persen tepat waktu dan tepat jumlah, kolektabilitas Iuran PBI APBD dengan rata-rata ketepatan  waktu dan jumlah adalah 77 persen telah mengintegrasikan PBI APBDnya ke BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2017 dan sampai dengan November 2017 yang cakupan pesertanya telah mencapai 56 persen.

Selanjutnya, peringkat Dua di raih oleh Kabupaten Buru dengan Kolektibilitas Iuran Wajib Pemda rata-rata 100 persen dan tepat waktu dan tepat jumlah, kolektabiltas Iuran PBI APBD dengan rata-rata ketepatan waktu dan jumlah adalah 62 persen dan telah mengintegrasikan  PBI APBDnya ke BPJS Kesehatan Sejak 1 Januari 2017 dan sampai dengan November 2017 cakupan pesertanya telah mencapai 73 persen.

Sedangkan, Peringkat ketiga di raih oleh Kota Tual  dengan kolektablitas Iuran Wajib Pemda rata-rata 100 persen sanagt tepat waktu dan tepat jumlah, kolektibilitas Iuran PBI APBD dengan rata-rata ketepatan waktu dan jumlah adalah 26 persen telah mengintegrasikan PBI APBDnya ke BPJS kesehatan sejak 1 Januari 2017  dan sampai dengan November 2017 yang cakupan pesertanya telah mencapai 87 persen.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Alfiana Latumakulita saat di wawancarai oleh Media mengakui, JKN-KIS Award Tahun 2017 yang diberikan oileh tiga kabupaten artinya tiga Kabupaten ini patuh terhadap aturan main.

“Kita melihat sisi penilaian dari kepatuhan membayar dan mengintregasikan dan banyaknya peserta yang mereka tanggungkan di APBD,” ungkap Latumakulita di Hotel Amaris, Senin (18/12/2017).

Dikatakan, tiga kabupaten  dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang memenuhi persyaratan dan keluar sebagai pemenang JKN-KIS Award Tahun 2017. “Kita akan lihat lagi, dimana penilaian jepada kabupaten yang lainnya di Tahun 2018 mendatang,” jelasnya.

Dia berharap, kegiatan ini akan mendorong Pemerintah Daerah untuk cepat menanggung pesertanya. Oleh karena itu, masyarakat juga harus cepat memenuhi  persyaratan, karena NIK adalah hal penting yang perlu dimasukan sebagai peserta. “Kalau Pemda mau menanggung masyarakatnya, tapi masyarakat itu tidak memberikan data yang Falid, maka akan sulit bagi Pmerintah Daerah untuk mendaftarkan pesertanya,” tuturnya.

Untuk itu, Pemerintah Daerah dan masyarakat harus aktif secara bersama-sama sehingga dengan cepatnya 60 persen se-Provinsi Maluku Tahun 2018 mendatang, akan semakin naik. ” Karena kita Provinsi Masih dibawah sekitar 67 persen, artinya masih 33 orang dari 100 orang se- Provinsi Maluku belum ada jaminannya, dan saya yakin dengan integrasi yang ada akan meningkat dengan komitmen pmerintah daerah dengan MoU untuk menjamin rakyatnya,” tandasnya. (AT-009)

Jadilah Orang Pertama share:
author