Ambon, Ambontoday.com– Pemerintah Kota Ambon bersama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Maluku menggelar sosialisasi implementasi QR Code Indonesia Standar (QRIS), yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II, Balai Kota Ambon, Selasa (10/3).
Dalam Sosialisasi QRIS ini seluruh Pejabat dan ASN lingkup Pemerintah Kota Ambon diajak untuk menggunakan aplikasi ini agar lebih mudah bertransaksi lebih mudah.
Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dalam sambutannya mengatakan, Ambon dijadikan sebagai salah satu kota percontohan untuk aplikasi ini. “Ini yang membedakan kita dengan kota-kota lain di Maluku karena memang Ambon adalah ibukota dari Provinsi Maluku,” akuinya.
Ia mengakui, sebenarnya aplikasi ini dipahami secara simpel saja, karena pembayarannya menggunakan online sistem, yang selama ini merupakan salah satu dampak dari teknologi dengan Handphone.
“Handphone ini menghilangkan segala komponen yang ada dilingkungan sekitar kita, antara lain : telephone rumah, warnet, koran, majalah, jam tangan, radio, televisi maupun kalender bahkan sekarang ini handphone juga menghilangkan dompet,” cetusnya.
Selain itu, QRIS ini memahami bagaimana proses handphone agar kita tidak menghilangkan dompet dan sbagainya didalamnya. “QRIS ini adalah terbaru bagi kita untuk melakukan transaksi secara non tunai,” paparnya.
Ia berharap, kedepan pejabat dan ASN lingkup Pemkot Ambon tidak menggunakan uang tunai tetapi segala sesuatu itu bisa bertransaksi secara online.
“Pemkot Ambon sudah mengorganisir gagasan ini dalam konsep aplikasi Ambon Axces tapi belum maksimal karena memang banyak konten-konten yang mengakses. Namun, dengan kebijakan nasional seperti ini, suka tidak suka, mau tidak mau secara perlahan-lahan toko-toko yang ada akan mulai beradaptasi sehingga transaksi yang berikutnya akan menggunakan QRIS,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala KPw BI Maluku, Noviarsano Manullang mengakui, kedepan QRIS ini akan menjadi sebuah aplikasi yang perkembangan ekonominya secara pesat di Maluku, sehingga seluruh masyarakat bisa bertransaksi secara non tunai
“ini bertujuan agar masyarakat tidak lagi memakai uang recehan saat berbelanja maupun membawa dompet kemana-mana karena bisa saja dompet tersebut bisa hilang,” cetusnya.
Untuk itu, ia berharap, dengan sosialisasi ini seluruh pejabat maupun ASN bisa memahami secara baik penggunaanya bagi kelangsungan hidup dalam perkembangan ekonomi. (AT-009)
