AMBON, Ambontoday.com- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku pada triwulan III di tahun 2021 mencatat sektor jasa keuangan (LJK)
tetap stabil dan terus bertumbuh.

Hal ini tercermin dari semakin meningkatnya fungsi intermediasi baik di sektor perbankan maupun di industri keuangan non bank (IKNB) serta meningkatnya penghimpunan dana di pasar modal.

Kepala Bagian Pengawasan LJK di Kantor OJK Provinsi Maluku, Novian Suhardi mengatakan, volume usaha perbankan di Provinsi Maluku sebesar Rp26,58 triliun mengalami peningkatan sebesar 13,48persen ytd.

Sejalan degan hal tersebut, fungsi intermediasi perbankan mencatat tren peningkatan dengan rasio Loan
to Deposit (LDR) sebesar 98,72persen. Dana Pihak Ketiga (DPK) posisi triwulan III 2021
sebesar Rp15,66 triliun tumbuh 5,04persen (ytd) dengan komposisi tersebesar dari
produk tabungan masyarakat sebesar Rp8,64 triliun atau 54,94persen dari total DPK.

“Sementara total penyaluran kredit perbankan sebesar Rp15,46 triliun tumbuh Rp3,16 triliun atau sebesar 13,48persen (ytd) dengan rasio non performing loan yang masih terjaga,” katanya dalam kegiatan Evaluasi Kinerja Sektor Jasa
Keuangan dan media gathering yang berlangsung di Hotel Aryaduta – Makassar, Senin Malam.

Ia menjelaskan, Penghimpunan dana di pasar modal posisi triwulan III 2021 terus mengalami peningkatan dengan penambahan investor baru sebanyak 17.070 investor atau 103,02 persen (yoy). Per triwulan III 2021, jumlah investor di Provinsi Maluku tercatat sebanyak 13.393 investor.

Hal ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia masih baik. “Di sektor IKNB, sektor asuransi berhasil menghimpun premi sebesar Rp324,10 miliar dengan premi Asuransi Jiwa sebesar Rp247,30 miliar, serta Asuransi Umum sebesar Rp76,80 miliar,” paparnya.

Selain itu, fintech peer to peer (P2P) lending per triwulan III 2021 mencatatkan pertumbuhan outstanding pembiayaan sebesar 79,76 persen (yoy). Selain
itu, piutang perusahaan pembiayaan tercatat sebesar Rp840,51 miliar atau meningkat
sebesar 31,12 persen (yoy).

“Seiring dengan membaiknya kinerja sektor jasa keuangan domestik tersebut, profil
risiko lembaga jasa keuangan pada triwulan III 2021 tetap terjaga baik dengan rasio NPL
gross sebesar 1,61 persen dan rasio NPF Perusahaan Pembiayaan sebesar 1,78 persen,” ujarnya.

Maka dengan itu, OJK secara konsisten melakukan asesmen terhadap perekonomian dan sektor jasa keuangan bersama dengan Pemerintah dan otoritas terkait lainnya serta para stakeholder dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah momentum akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

“Dalam momentum tersebut juga, Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong dan
meminta lembaga jasa keuangan untuk mengedepankan prinsip perlindungan
konsumen khususnya perlakuan yang adil (treat consumer fairly) dalam perencanaan,
pemasaran dan pemanfaatan produk sektor jasa keuangan,” tambahnya.

Perlakuan adil ini dibutuhkan agar setiap produk yang ditawarkan dapat dimengerti konsumen dari sisi manfaat, biaya dan segala risikonya sehingga dapat melindungi konsumen dari potensi kerugian yang tidak terinformasikan dengan baik.

OJK mendorong agar penanganan pengaduan dan sengketa konsumen
dapat diselesaikan oleh lembaga jasa keuangan melalui sarana penanganan
permasalahan secara internal oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) atau melalui
Aplikasi Portal Pengaduan Konsumen (APPK) OJK.

Apabila melalui proses mediasi
dengan PUJK sengketa belum terselesaikan, maka konsumen dapat memanfaatkan
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) agar
penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan secara obyektif dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak yang keputusannya bersifat final dan mengikat.

Di masa pandemi, OJK tetap melaksanakan layanan dan pengaduan konsumen yang
dilaksanakan secara online melalui website aplikasi portal perlindungan konsumen
(APPK) https://kontak157.ojk.go.id. (AT-009).

Print Friendly, PDF & Email