“Ubur-ubur Ikan Lele, Konten Kreator Bong Yanthi Sebar Fitnah Leee”
Saumlaki, Ambontoday.com – Beredarnya video yang dibuat oleh Yanti Saleky, seorang konten kreator sekaligus ASN di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), telah memicu polemik. Dalam videonya, Yanti menuding perusahaan musik MXTrend sebagai penipuan.
Tuduhan ini mendapat reaksi keras dari karyawan MXTrend yang tergabung dalam grup MXTrend Tanimbar Indah, terutama setelah perusahaan yang berbasis di London itu baru saja menggelar acara offline pada 15 Februari 2025 di Aula Hotel Galaxi, yang didanai langsung oleh perusahaan dan dibuka oleh Pemerintah Daerah KKT.
Ir. Damianus Dinga Pati, S.T., IPM, dalam keterangannya di Caffe Joas Saumlaki, mengungkapkan bahwa video tersebut mendapat banyak respons karena Yanti Saleky diduga meminta seseorang berinisial EL, yang bukan karyawan MXTrend, untuk memberikan kesaksian palsu dan mengaku sebagai korban penipuan.
“EL bukan bagian dari MXTrend. Ketika media ini menghubunginya, ia mengakui bahwa dirinya diminta oleh Yanti Saleky, yang juga atasannya di salah satu dinas Pemda Tanimbar, untuk mengaku sebagai korban,” ujar Damianus.
Sejumlah karyawan MXTrend Tanimbar yang ditemui media menyatakan kekecewaan mereka terhadap tindakan Yanti Saleky yang merupakan Konten Kreator asal Tanimbar yang lebih di kenal dengan “Halo Guys”. Mereka menilai konten yang dibuatnya tidak beretika dan cenderung menyesatkan masyarakat.
Fransiska M., seorang karyawan yang telah mencapai posisi asisten dengan gaji Rp3.000.000 per bulan, mengungkapkan bahwa video tersebut sangat merugikan MXTrend dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Kami berharap Yanti Saleky bisa introspeksi diri. Setelah kami telusuri, video tersebut sengaja disebarkan ke berbagai grup WhatsApp. Jika tidak ingin bergabung, silakan! Tidak ada yang memaksa. Perlu diketahui, keberadaan MXTrend di Tanimbar sangat membantu kami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari membeli beras, membayar cicilan kredit, hingga membangun rumah. Untuk itu, dirinya harus meminta maaf berupa video klarifikasi,” ungkapnya.
Menyikapi kejadian ini, berbagai pihak meminta Penjabat Bupati dan Sekretaris Daerah KKT untuk menertibkan ASN yang menyebarkan informasi tidak beretika. Penyebaran informasi menyesatkan dapat mencoreng wibawa pemerintah daerah dan berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, tindakan tegas diharapkan dapat diambil guna menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. (AT/BAJK)
