Ambon.ambontoday.com – Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Pattimura Ambon tahun 2017 tahap II sudah selesai dilaksanakan namun hingga saat ini anggaran KKN yang di siapkan Unpatti sebesar Rp 1,5 miliar belum lagi terbayarkan Lunas oleh karena itu maka KKN Unpatti terancam Gagal , hal ini di sampaikan Ketua UPT KKN Unpatti Ambon Dominggus Tahja pada wartawan di kantor LPPM Rabu(15/8/18).
Menurutnya, pelaksanaan KKN yang sudah selesai dilaksakan ditahun 2017, menggunakan dana pinjaman UPT panitia KKN dari pihak ketiga sebesar Rp 275 juta, dan yang baru terbayar sebesar Rp 50 juta sehingga terhitung total yang belum dikembalikan sebesar Rp 225 juta dan dari pihak ketiga sudah mendesak untuk segerah melakukan pelunasan.
“Bukan saja dana pinjam pihak ke tiga yang belum terbayarkan , tetapi juga dana Instruktur yang dipakai untuk biyaya transportasi ada yang menggunakan dana pribadi dan ada juga yang menggunakan sebagai biaya transpotasi termasuk dari dana UPT itu sendiri juga belum terbayar,”tandasnya.
hal ini lalu menjadi bahan pembicaraan terkait kinerja PR II dan bendahara Rektorat yang di nilai tidak jelas dalam bertanggungjawaban terhadap kelangsungan KKN di Unpati yang dalam bulan September depan sudah harus kemabali di laksanakan.
“Untuk penyelenggara KKN kemarin , saya pinjma kepada pihak ketiga sebesar Rp 275 juta sebagain sudah terbayar, dan sisanya sebesar Rp 225 juta, termasuk di dalamnya instruktur yang menggunakan anggaran pribadi yang juga belum dibayarkan,”tuturnya.
Menurutnya, sesuai arahan PR II kalau terjadinya keterlambatan di karenkan pengalihan satatus dari satker ke BLU,namun keselahan kembali ditujukan ke pihak UPT yang memasukan laporan tidak sesuai dengan RAP yang disusun. Namun faktanya tidak seperti apa yang dituduhkan, hal ini yang menimbulkan dugaan adanya unsur kesengajaan untuk memperlambat proses pencairan dana KKN tersebut.
setelah ditelusuri keselahan itu ada pada dua tenaga instruktur yang berada pada dua lokasi berbeda, di sisi lain ada juga instruktu yang sama sekali tidak pernah melakukan pendekatan sosial tetapi laporannya melakukan pendekatan sosial, ada juga yang lakukan pendekatan sosial di Ambon namun laporannya di Luar Ambon hal ini yang menyebabkan terjadi pembengkakan anggaran.
“Pertanyaan besar tertuju pada bendahara yang sengaja meloloskan laporan, PR II jangan asal omong kalau Satker terbaik dalam semua laporan, kalau ada 10 yang salah harus dikembalikan, ini malah ada yang salah tapi tidak dikembalikan , tapi tidak ada buktinya, bahkan dalam waktu memberi keterangan pada awak media baberapa waktu lalu, di katakan aka ada pencarian dalam waktu dekat, namun kenyataannya sampai dengan saat ini belum ada satupun dana yang dikucurkan kelembaga,”bebernya.
Terkait dengan keterlambatan tahya menduga ada pihak yang dengan sengaja memperlambat proses pancairan dana KKN, sebab sebagian besar laporan yang sudah dinaikan kandas di meja bendahara lembaga.
Oleh karena itu diharapkan agar Rektur Unpatti Ambon dapat melihat, persaoalan yang terjadi, sebab jika hal ini tidak cepat di usut akan merugikan mahasiwa untuk nantinya melaksanakan KKN pada bulan september mendatang.
“Dia menegaskan,tidak akan melaksanakan KKN berikutnya jika belum ada pencairan untuk dana -dana sebelumnya, dan ini kalau mau bilang fatwa saya, dan ini bukan ancaman untuk pihak manapun tetapi itu pasti.
Tahya mengaku bertanggung jawab penuh terhadap semua keputusan yang di ambil,dan juga mengusulkan kepada rektorat agar segerah mengganti bendahara lembaga (selly pattiasina) dan bendahara universitas (lisa patikawa). sehingga aktigitas lembaga bisa berjalan sebagaimana mestinya,sembari memintah rektor agar bijak dalam melihat hal ini,”pintanya. (AT – 012)
