23 June 2024
Birokrasi dan Pemerintahan Kab.KKT

Usut Tuntas Dana Rp 9,3 M ke Polres KKT -LSM-OKP Minta Penegak Hukum Pro Aktif Ungkap Kejahatan Uang Rakyat

Saumlaki, ambontoday.com – Pasca rapat dengar pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang berlangsung alot selama empat hari di Balai Rakyat Saumlaki dan akhirnya merekomenadsikan untuk melakukan pansus. Lantaran berbagai ketidakberesan dalam pertangungjwaban uang rakyat yang dikelola oleh Pemda dan diawasi oleh DPRD. Makin mendapat tekanan publik untuk transparansi penggunaan anggaran hingga intervensi aparat penegak hukum.

Apalagi mencuatnya persoalan dana bantuan sosial dari anggaran Covid-19 tahun 2020, ke Polres KKT. Dimana berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, tertera ada dana senilai Rp9,3 milyar ke kepolisian resort. Dan bukan hanya LHP saja, melainkan juga dalam Laporan Keuangan Pertangung Jawaban (LKPJ) Bupati, tertuang angka Rp7,5 milyar ke korps Polri ini.

Ketua Almisbat (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat) di Bumi Duan Lolat, Sony Ratissa, angkat bicara bahwa mengacu pada LHP BPK RI dan telah ada bantahan dari Institusi tersebut bahwa tak pernah menerima anggaran covid-19 dari Pemda di tahun 2020, mencerminkan telah terjadi pencemaran nama institusi kepolisian setempat.

“Mari kita fokus pada dokumen LHP BPK RI. Artinya jika ada dokumen lain seperti LKPJ, KUA-PPAS yang memuat angka berbeda yang tersalurkan ke Polres, kita tetap berpatokan pada LHP BPK, karena hingga LHP itu keluar sudah tentu melalui pentahapan dan mekanisme perundang-undangan yang berlaku serta diaudit oleh auditor-auditor negara yang handal,” tandasnya, Sabtu (7/8).

Mantan Ketua Komisi C DPRD KKT ini melanjutkan, biasanya hasil audit atau LHP BPK itu, ada dua pentahapan yakni audit pendahuluan dan audit rincih. Kemudian dibahas bersama dengan Pemda sebanyak dua kali. Dengan demikian, sangat tidak mungkin kalau ada dugaan seolah-olah terjadi kesalahan audit atau input.

“Anggaran Rp 9,3 milyar itu bukan angka yang kecil dan perbedaannya terlalu jauh,” ujar dia.

Oleh sebab itu, dengan mencatut nama Polres didalam pos anggaran covid-19 tahun 2020 senilai Rp9,3 milyar, merupakan suatu pencemaran nama baik terhadap institusi negara. Terlepas dari pencatutan nama institusi tersebut, Ratissa, melanjutkan dana tersebut harus diusut tuntas.

“Publik berhak tahu tentang transparansi anggaran covid-19 oleh Pemda. Ada uang rakyat dikelola disitu. Semoga ini menjadi pintu masuk pengusutan dugaan kasus korupsi di KKT,” harapnya.

Ratissa melanjutkan, selama 9 tahun dirinya di Komisi C DPRD, baru pernah terjadi kesalahan fatal seperti ini. Apalagi menyangkut dana covid-19. Dimana saat ini negara dan dunia lagi berperang terhadap Pandemi yang telah memporak-porandakan berbagai lini kehidupan, termasuk ekonomi.

“Anggaran itu cukup besar. Apalagi BPK memberikan catatan bahwa tidak dapat diyakini kewajarannya,” tandas dia.

Tekanan lain datang dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) KKT Bernardus Bwardalam, yang mempertanyakan, mempertegas sekaligus menuntut pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas masalah ini, khususnya LHP BPK RI yang ada mata anggarannya ke Polres.

Pihaknya menekankan agar adanya transparansi dari Pemda dan BPK RI Perwakilan Maluku. Mengingat BPK dalam mengaudit laporan keuangan APBD 2020, mestinya mengecek kebenaran kucuran dana ke Polres KKT.

“Kami meminta secara terbuka agar BPK bertanggung jawab menjelaskan ke publik terkhusus masyarakat KKT agar tidak menjadi polemik berkepanjangan. Apalagi Institusi Kepolisian dibawah-bawah dan menjadi korban pembusukan. Nama Pemda juga turut ternodai dan opini publik berkembang liar,” pungkas dia yang menekankan agar pihak penegak hukum dapat pro aktif mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi sesuai LHP yang dipaparkan dalam paripurna Banggar – TAPD. (AT/tim)

Spread the love
error: Iklan Hub redaksi@ambontoday.com!!!!
X