Ambon, Ambontoday.com – Pemerintah terus berupaya untuk memberikan kepastian hukum bagi tanah masyarakat, salah satunya dengan memberikan sertipikat tanah seperti yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN.

Melalui Live Zoom pada Senin (13/12/21) Menteri ATR/ Kepala BPN , Sofyan A. Djalil menyerahkan Sertipikat Tanah Untuk Rakyat di Provinsi Maluku bertempat di Aula Kanwil BPN Provinsi Maluku, sebanyak 50 perwakilan penerima SHAT memperoleh sertipikatnya.

Turut menghadiri Wakil Gubernur Maluku Barnabas N. Orno, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku, R. Agus Marhendra unsur Forkopimda, Bupati Walikota se Provinsi Maluku serta para Kepala Kantor Pertanahan se Provinsi Maluku.

Dalam laporan Kakanwil BPN Provinsi Maluku, R. Agus Marhendra, A.Ptnh., M.Si menyampaikan, provinsi maluku memiliki bidang tanah sebanyak ± 523.324 bidang yang terbagi di 1.412 pulau, sampai dengan tahun 2020 bidang tanah yang terdaftar sebanyak 393.891 bidang (75,26%) dan jumlah bidang tanah yang belum terdaftar sebanyak 129.742 bidang (24,74%) yang akan diselesaikan seluruhnya di tahun 2024.

“Kehadiran PTSL banyak manfaat yaitu selain memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat, juga mengurangi sengketa batas tanah masyarakat dengan masyarakat adat,” jelas mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan ini.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Gubernur Maluku, Barnabas N. Orno menyampaikan, kegiatan yang dilaksanakan saat ini dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di Indonesia sesuai dengan instruksi presiden Joko Widodo tentang perecepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) pemerintah daerah kabupaten kota.

Beliau juga menyampaikan beberapa hal antara lain, mendukung kegiatan PTSL untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyukseskan program PTSL,
Penerbitan sertipikat atas tanah harus memenuhi syarat dan dokumen yang lengkap sehingga tidak menimbulkan masalah sengketa bagi perorangan lembaga keagamaan dan pemerintah,
Pembagian sertipikat hak atas tanah program PTSL tahun 2021 sebanyak 18.741 yang tersebar di 9 kabupaten/kota di Provinsi Maluku dan hal ini merupakan suatu kebahagiaan karena masyarakat maluku memiliki kepastian hukum yang jelas tanah milik mereka.
Wagub juga menyatakan, Pemprov Maluku dan Pemda Kabupaten/Kota di Maluku mendukung sepenuhnya program PTSL yang dilaksanakan Kementerian ATR/BPN guna tercapainya Maluku lengkap tahun 2025.

Diketahui Kantor Pertanahan Kota Ambon pada tahun 2021 ini memiliki target 1000 bidan SHAT yang terbagi diempat desa/kelurahan diantanya, yaitu Negeri Urimesing 414 bidang SHAT, Kelurahan Benteng 270 Bidan SHAT, Desa Hunuth 284 Bidang SHAT serta desa Waiheru 32 bidang SHAT.

Print Friendly, PDF & Email