AMBON, Ambontoday.com- Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 395 Tahun 2021 tanggal 25 Maret, Kepala Pemerintahan Negeri (Raja) Ema dilantik secara langsung, yang digelar di Ruangan ULA Balai Kota Ambon, Jumat (26/3/2021).
Raja Ema yang dilantik oleh Walikota Ambon, Richard Louhenapessy adalah Jancre Tresia Leimena dalam masa jabatan 2021-2027.
Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dalam sambutannya mengakui, pelantikan ini merupakan target dari Pemerintah Kota Ambon untuk menyelesaikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan terutama di negeri-negeri adat.
“Dalam waktu dekat ini kita prediksikan April-Juni mendatang kita laksanakan pemilihan langsung secara serentak bagi negeri-negeri adat,” akuinya
Ia berkata, hari ini Raja negeri Ema yang dilantik dan tanggal 30 Mendatang direncanakan adalah Hatalai. “Proses pelantikan ini secara perlahan-lahan sehingga diharapkan tahun ini seluruh negeri adat dilantik secara tuntas,” tandasnya.
Ia mengakui, negeri-negeri adat yang belum memiliki raja defenitif yaitu Batumerah, Passo, Amahusu, Latuhalat.
Ia menambahkan, Ema adalah sebuah negeri yang spesial bukan karena ada di tengah gunung tetapi pernah mencatat sejarah luar biasa dan memberikan sumbangsih yang besar buat negara ini karena salah seorang putra terbaik yang lahir dan besar di Ema kemudian merantau dan dipercayakan bangsa dan negara ini untuk menjadi pemimpin yang hingga sekarang dikenal sebagai pahlawan nasional yakni Johanes Leimena.
“Walaupun Ema berada di tempat yang tinggi namun SDMnya telah terbukti sebagai kader bangsa yang luar biasa, artinya peluang itu juga ada pada SDM yang ada di Negeri Ema, ” ucap Louhenapessy.
Walikota menyebutkan, salah satu kelemahan pemerintahan di desa/negeri di Ambon karena ini sebuah negeri adat yang diatur secara adat dan hukum adat tidak tertulis mekanisme penyelenggraan pemerintahan.
“Kita bersyukur setelah era reformasi nilai kearifan lokal mendapatkan tempat ditengah-tengah masyarakat,” tuturnya.
Diharapkan, Raja yang baru dapat membangun komunikasi, konsolidasi dengan seluruh komponen yang ada di masyarakat artinya harus bisa mrangkul seluurh kepentingan masyarakat di Negeri Ema.
“Pengelolaan DD dan ADD dapat dipergunakan secara baik bagi kepentingan masyarakat,” tandasnya. (AT-009).
