Walikota Lantik Saniri Negeri Hukurila

Ambon, ambontoday,com – Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon, Nomor : 446 Tahun 2017 tentang Peresmian Anggota Saniri Negeri Hukurila, Kecamatan Leitimur Selatan Masa Bakti 2017-2023, maka Walikota Ambon Richard Lounapesay secara langsung melantik para pengurus saniri negeri dan Pengurus BUM Negwri Hukurila masa Bakti 2017-2020 serta meresmikan Gedung Paud Melati, yang berlangsung di Negeri Hukurila, Sabtu (28/10/2017).

Sambutan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy mengatakan, penyelenggaraan pemerintahan bukan saja raja tapi saniri bersama dengan raja.

“Raja Negeri maupun Kepala Desa harus bekerjasama sama untuk menyusun peraturan yang akan diberlakukan di desa,” katanya.

Menurut Louhenapesay, Hal ini dilakukan karena tugas dari saniri di Negeri maupun Desa adalah menyangkut bagian legislatif sehingga peraturan yang akan diberlakukan dalam desa harus disetujui oleh saniri.

“Saniri bersama-sama dengan raja, raja melaksanakan fungsi eksekutif saniri melaksanakan fungsi legislatif jadi untuk buat peraturan negeri harus bersama-sama,” ujarnya.

Dikatakan, fungsi dari saniri dan raja sebagai legislatif dan eksekutif, maka peraturan yang dibuat tidak dapat dibantah oleh anggota masyarakat yang ada di desa maupun negeri.

Selain itu, rencana yang dibuat oleh saniri maupun raja akan selalu masuk dalam APBDes, Yang mana APBDes berisi rencana maupun anggaran tahunan dari desa.

“Segala sesuatu yang mau diambil selalu dikeluarkan dalam APBDesa,” tuturnya.

Oleh karena itu, saniri yang dilantik untuk setiap desa hanya berjumlah sembilan orang. Mengingat insentif atau honor yang diterima hanya untuk sembilan orang saniti untuk setiap desa.

“Kenapa harus sembilan karena dia sudah terprogram dalam APBDes yang mengatakan bahwa untuk insentif saniri itu hanya berjumlah sembilan orang,” tambahnya.

Berdasarkan hal tersebut, Louhenapessy meminta agar raja maupun kepala desa harus dengan tepat menempatkan saniri dan tugasnya.

” Para saniri yang baru dilantik dapat bekerjasama dengan raja dalam membuat peraturan yang akan bermanfaat bagi masyarakat yang desa maupun negeri,” harap Louhenapessy

 

Sementara itu, Raja Negeri Hukurila, Jhon Marten mengakui, pelantikan BUM Negeri dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Oleh karena itu, “Kita di Hukurila telah sepakat bersama saniri untuk beeupaya mencari vigur dalam membentuk kepengurusan BUM Negeri,” katanya.

Diakui, dengan terbentuk BUM Negeri maka secara langsung semua aspek yang ada dalam negeri demi mensejahterakan masyarakat.

“Kita lebih fokus membuka peluang untuk semua aset negeri termasuk pariwisata dan pondok-pondok milik masyarakat Hukurila, sehingga memperkecil pengangguran,” tandasnya. (AT-009)

https://click.advertnative.com/loading/?handle=3951
author