Ambontoday.com, Ambon.- Dana bagi para pengungsi Sebesar 3,9 Trilyun yang diturunkan bagi masyarakat pengungsi Maluku akibat Konflik kemanusiaan tahun 1999 saat ini sudah mempunyai porsi.

Demikian penjelasan La Mani, Ketua Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPK KM) kepada wartawan, Senin (23/8/2021) di Ambon.

Menurutnya, terkait dana 3,9 tersebut tidak diperlukan lagi data baru melainkan akan berpatokan pada data pengungsi yang diajukan dalam gugatan serta sesuai putusan Mahkam Agung, karena dana tersebut hadir atas perjuangan Tim Pengungsi Maluku terpadu, Maluku, Maluku Utara Terpadu YPKKM.

“Jadi disini saya katakan dana 3,9 T itu sudah punya data, jadi tidak perlu data baru. Data tersebut sudah dimiliki oleh YPKMM sebagai acuan pada persidangan di pengadilan Niaga HAM Jakarta Pusat.

Untuk itu, kepada lembaga lainnya yang melakukan pendataan baru, dirinya menegaskan kalau ada pendataan baru, itu bukan tanggung jawab dari YPKKM,” jelas La Mani.

Dirinya mengatakan, Dana 3,9 T tersebut hanya di peruntukan bagi 213.217 kepala keluarga (KK) yang sudah terdata di YPKKM, sesuai putusan Pengadilan.

“Sesuai data Yayasan, jumlah pengungsi yang terdaftar dalam Gugatan ke Pengadilan itu sebanyak 213.217 KK yang tersebar pada provinsi yaitu Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara.

Untuk Provinsi Maluku total pengungsi yang akan mendapat bantuan tersebut sebanyak 91.193 KK, Maluku Utara 53.300 KK, sedangkan Sulawesi Tenggara sebanyak 68.724 KK,” ungkapnya.

Menurutnya, tujuan pihak Yayasan menemui Gubernur Maluku, Senin 23 Agustus 2021 untuk memberikan surat pemberitahuan kepada Gubernur agar bisa mendalami keputusan-keputusan yang sudah inkrah di pengadilan Niaga HAM Jakarta pusat dan pengadilan Tinggi Jakarta serta MA, sehingga tidak melenceng dari aturan hukum.

Ia menambahkan, saat ini perjuangan untuk para pengungsi sudah final dengan lahirnya putusan Hukum yang sudah inkrah, tinggal mengatur mekanisme dari tim panel serta perwakilan dari lembaga YPKKM yang akan terlihat dalam penyaluran dana.

Terkait dengan akan dilakukan pendataan ulang, baik oleh lembaga lain atau Pemerintah Daerah Maluku, La Mani dengan tegas mengatakan, tidak ada lagi pendataan ulang karena dana tersebut adalah dana yang diperjuangkan dalam proses hukum dan sudah sah sesui putusan Pengadilan.

“Kalaupun ada data baru yang muncul itu akan menjadi polemic, dan tidak akan dianulir karena dananya itu nanti dari mana.

Kita tetap akan mempertahankan perjuangan hak-hak pengungsi lewat YPKKM melalui kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat karena data yang diajukan sebagai acuan dalam persidangan.

Selain itu. kalau ada keraguan data tersebut, pihaknya akan turun ke lapangan untuk memvalidasi data karena persoalan ini sudah berjalan 10 Tahun lebih.

“Jadi kita akan turun mengkroscek nama-nama yang kami ajukan ini apa masih ada atau sudah tidak ada ataupun pindah alamat,” ujarnya.

Ia menambahkan kalau perjuangan yang dilakukan oleh Yayasan YPKKM sudah sejak tahun 2006, tetapi karena belum lengkap data-data pengungsi maka terjadi putusan sela sampai terjadi keputusan inkrah 2012 dengan perkara 318 tahun 2011.

Menanggapi statement Wakil Gubernur Maluku, Barnabas N Orno pada beberapa Media lokal, dirinya menjelaskan, pendataan baru tidak akan dipertimbangkan kembali, karena data pengungsi tersebut sudah ada dan sesuai putusan pengadilan.

Dikatakan, nantinya setelah pembayaran selesai, dengan demikian persoalan pengungsi sudah dinyatakan resmi selesai dan tidak ada lagi cerita pengungsi pasca konflik social 1999 di Maluku.

“Kalau penyaluran dana bantuan ini sudah selesai, tidak ada lagi aduan-aduan kepada Pemerintah atau pihak manapun terkait korban pengungsi dan tidak perlu ada saling menyalahkan,” tandasya.

Print Friendly, PDF & Email