DPRD Ambon Kawal 7.321 KK Belum Terealisasi Bantuan UMKM

  AMBON, Ambontoday. com- Sebanyak 7.321 masyarakat sampai saat ini belum mendapatkan bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia sebesar Rp.2.400.000 per Kartu Keluarga. "Kami mengirimkan data ke Kementerian Koperasi sebanyak 30.000, dan yang terverifikasi 23.000, dan terealisasi dana 16.050 KK sampai dengan saat ini," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon, Marthin Kailuhu kepada media di DPRD Kota Ambon usai melakukan rapat bersama Komisi II, Selasa (19/1/2021).

Menurut Kailuhu, pihaknya segera akan menginformasikan kepada desa/kelurahan agar dengan cepat berproses di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ambon terkait administrasi yang belum lengkap. "Artinya, masalah admistrasi merupakan salah satu kendala dalam teknis seperti ketidakcocokan Nomor Induk KTP dengan nama pemilik sehingga memperlambat proses pembayaran," jelasnya. Lanjutnya, mungkin sampai dengan saat ini masyarakat yang ada di desa/kelurahan belum mendapatkan informasi terkait bantuan ini.

Oleh karena itu, kami akan terus berupaya, karena batas waktu yang ditentukan sampai dengan 31 Januari 2021. Sementara itu, Asisten Manager BRI Cabang bon, Kundrat Pattikawa menambahkan, diharapakan sebelum waktu yang ditentukan semua dananya dapat tersalur secara baik. Untuk itu, 7.321 yang belum tersalur mungkin karena belum tahu, atapun belum mendapatkan informasi, serta alamatnya juga berbeda.

Maka itu, data harus disiapkan dari dinas dan disalurkan ke kelurahan agar melihat dan mericek kebenarannya dan bisa ke BRI untuk mendapatkan haknya. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far-Far mengakui, pihaknya mendorong 30.000 KK yang diusulkan namun yang terferifikasi 23.000 yang baru terealisasi baru 16.056 " Ini yang jadi fokus kita untuk mendorong Pemkot dalam hal ini dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon," tuturnya. Mengingat, waktu tinggal 8 hari kedepan, karena tidak terealisasi dengan seluruhnya maka dana yang sudah disalurkan ke BRI akan dikembalikan ke pemerintah pusat. "Kita jaga dana yang sudah masuk harus tersalurkan supaya roda perekonomian masyarakat semakin baik.

Sebenarnya ini yang kita jaga supaya dana ini tidak dikembalikan lagi ke pusat," harapnya. (AT-009).