Dugaan Penyalahgunaan Dana Pendidikan Disorot, Baim Kapailu Desak Polda Dan Kejati Maluku Periksa Kadis Dikbud Buru Selatan

Ambon today. com_AMBON, MALUKU — Dugaan penyalahgunaan dana hibah Kementerian PUPR senilai Rp19 miliar untuk rehabilitasi 12 sekolah, indikasi pekerjaan fiktif pada pengadaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017–2018, serta dugaan penyimpangan pengelolaan Dana BOS tahun 2019 senilai Rp1 miliar, mendesak diusut secara serius oleh aparat penegak hukum.

Aktivis Maluku, Baim Kapailu, mendesak Polda Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku segera menindaklanjuti dugaan tersebut, termasuk memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru Selatan, Momin Tomanussa, sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Jangan biarkan dugaan penyimpangan dana pendidikan berlalu tanpa kejelasan. Aparat penegak hukum harus berani mengusut tuntas, memeriksa pihak-pihak terkait, dan menindak siapa pun yang terbukti bersalah tanpa pandang jabatan maupun kekuasaan,” tegas Hendra.

Menurutnya, dana pendidikan merupakan hak masyarakat yang harus digunakan untuk meningkatkan kualitas sekolah dan masa depan generasi bangsa, bukan menjadi ladang keuntungan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Baim menegaskan, Polda Maluku dan Kejati Maluku tidak boleh tinggal diam. Transparansi, pemeriksaan menyeluruh, dan penegakan hukum menjadi tuntutan publik agar dugaan penyimpangan tersebut memperoleh kepastian hukum.

“Pendidikan bukan ladang untuk memperkaya diri. Jika ditemukan bukti tindak pidana korupsi, proses hukum harus berjalan tegas sesuai undang-undang. Jangan sampai kekuasaan menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban,” tutupnya.

Hingga berita ini disusun, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan pembuktian oleh aparat berwenang. Pihak-pihak yang disebutkan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan membela diri sesuai ketentuan hukum.( O. l )