Oknum PNS PPPK Paruh Waktu di Bursel Berpotensi Dipolisikan

Ia berulang kali menyebut memiliki informasi, data, dan bukti. Namun, keterangan dari pihak yang dituduh membantah hal tersebut. Baik Kadis Perindag maupun Tresya Seleky telah memberikan klarifikasi di forum RDP dan menyatakan tidak melakukan penagihan.

“Ibu Tresya tidak pernah melakukan penagihan. Uang yang disangkakan sekitar Rp40 juta dan disebut tidak disetor ke Kas Daerah, namun keterangan Kadis dan Bendahara Penerima Retribusi menjelaskan ada bukti setoran yang telah teregistrasi oleh pihak bank,” ujar Anggota DPRD Abd Rahman. Melihat silang keterangan itu, And Rahman menilai perlu ada pendalaman lebih lanjut.

“Jika tuduhan itu ada bukti yang mendukung, maka saudara Kadis dan saudara Tresya harus diproses secara hukum. Tapi jika tidak bisa dibuktikan, maka saudara Moana harus bertanggung jawab secara hukum juga karena telah memberikan informasi palsu sebagaimana diatur dalam UU ITE Pasal 27 ayat 3. Penyebaran informasi palsu yang menimbulkan kegaduhan bisa dipidana dan didenda,” tegasnya.

DPRD menyimpulkan, *tidak ada pungutan yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam kasus ini. Untuk kepastian hukum, lembaga dewan merekomendasikan agar perkara diserahkan ke pihak berwajib. “Tindak lanjut saja, buat laporan ke pihak yang berwajib untuk menangani perkara ini,” pungkasnya. [Nar'Mar] ---