Standar dan Data Stunting Jadi Topik Hangat Forum Jurnalis BKKBN Maluku
Sebagaimana diketahui bahwa upaya penurunan angka Stunting secara nasional di harapkan turun 14% pada tahun 2024. Sayangnya, Stunting dalam angka dan data masih menjadi pertanyaan lantaran tidak ada kesamaan jumlah dan data serta standar baku penilaian yang ada di BKKBN dan Dinas Kesehatan. Pasalnya secara jumlah dan data by name by adrres ternyata berbeda lantaran data yang disajikan oleh BKKBN berupa data resiko Stunting, sementara data riil kasus Stunting itu di sampaikan Dinas Kesehatan yang sudah barang tentu tidak sama,.
Dalam penjelasannya, Kepala BKKBN Maluku, Sarles Brabar menyampaikan, terkait data pada BKKBN dan Dinas Kesehatan memang beda, karena data yang ada pada BKKBN adalah data jumlah keluarga resiko Stunting, sementara data pada Dinas Kesehatan adalah data positif Stunting. "Terkait data memang ada perbedaan karena yang ada di BKKBN adalah data keluarga resiko Stunting, sementara di dinas Kesehatan adalah data positif Stunting," ungkap Sarles. Terkait dengan standar penilaian Stunting, menggunakan standar WHO dimana seorang anak dinyatakan Stunting apabila secara fisik pertumbuhan anak itu lambat atau pendek.
Pada kenyataannya, seorang anak yang pendek itu belum tentu mengalami Stunting jika kemampuan motorik atau perkembangan otaknya Normal. Sementara terkait data Stunting, fakta di lapangan membuktikan bahwa petugas kesehatan dari Puskesmas jarang sekali turun ke lapangan untuk melakukan survey pendataan terhadap kasus Stunting. Sementara para kader TPK yang diturunkan oleh BKKBN secara rutin melakukan survey pendataan bahkan pendampingan bagi keluarga resiko Stunting.
Tak jarang ada petugas Puskesmas yang secara terang terangan meminta data Stunting dari Kader TPK yang diturunkan oleh BKKBN karena memang petugas Puskesmas tak pernah terjun langsung secara rutin untuk pendataan. Hal ini tentu menjadi PR bagi semua pihak jika upaya penurunan kasus Stunting ini harus segera tercapai.
π Anda harus masuk (login) terlebih dahulu untuk ikut berdiskusi.
π¬ 0 Komentar
π Belum ada komentar yang ditampilkan. Jadilah yang pertama berkomentar!
Berita Terkait
Ombudsman RI Dorong Perbaikan Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. M.Haulussy
1 week ago
59 Nakes Indonesia Lulus Pelatihan Epidemiologi yang Didukung Amerika Serikat
3 weeks ago
Karantina Riau Serahkan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan Kepada PT. Indo Prima Wiratama
1 month ago
Menegakkan Disiplin ASN, Praktisi Hukum Dorong Pemkab Bursel Seimbangkan Hak dan Kewajiban
2 months agoRekomendasi Untuk Anda
Rupiah Menguat di Permulaan Minggu, Inilah Prediksinya Hari Ini
Kanim Kelas I TPI Ambon Klarifikasi TKA Saat Tiba di BulaΒ
Wattimena : Tak Boleh Ada Lapak di Terminal Mardika
Ban Terbakar, Keadilan Dipertanyakan: Pemuda Ambalau Gugat Polisi atas Mandeknya Kasus Penikaman Ibu Paruh Baya