Saumlaki, ambontoday.com – Belum genap setahun memimpin Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Bupati Ricky Jawerisa, secara jelas memperlihatkan salah satu sisi dirinya yang ternyata adalah pemimpin yang “tidak konsisten”.
Sebutan ini tepat dialamatkan pada Ricky Jawerisa, lantaran Kabag Hukum Setda KKT Ricky Malisngoran, melayangkan laporan polisi kepada para demonstran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang melakukan aksi demo mereka beberapa pekan lalu.
Padahal, usai aksi demo tertanggal 1 Oktober 2025 lalu. Sepekan kemudian, tepatnya tanggal 15 Oktober, sebanyak 10 warga yang adalah bagian dari aksi tersebut menerima surat panggilan klarifikasi dari penyidik Reskrim Polres Kepulauan Tanimbar.
Padahal, secara tegas usai menerima aspirasi dan berdiskusi bersama para pendemo baik di kantor bupati maupun pelataran halaman kantor DPRD Kewarbotan, Bupati Ricky menegaskan kalau pihaknya menerima aksi dan tindakan para pendemo dengan sedikit anarkis merusak kaca jendela kantor BKPSDM.
“Beta kira seng sampe situlah. Kalau cuma sebatas kaca ya, Pemda masih bisalah. Tetapi ini peringatan keras untuk kedepan nanti penyampaian pendapat tidak boleh lagi,” ucapnya.
Bahkan Ia mengakui dan menerima bahwa aksi demo hari itu menjadi pembelajaran pertama pada masa kepemimpinannya. Pasalnya sejak awal saat aksi demo berlangsung, Kapolres juga telah mengingatkan agar siapapun yang melakukan tindakan anarkis pasti ada hukumannya.
Sayangnya, statmen orang nomor satu di Tanimbar ini kembali berubah, ketika hari ini, Selasa (21/10/2025), usai melantik sekda defenitif KKT, Bupati Ricky akui kalau dirinyalah yang memerintahkan Kabag hukumnya untuk melaporkan belasan rakyatnya sendiri yang mencari keadilan, lantaran telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun di Pemda Tanimbar, namun harus kandas dengan lulusan siluman yang gunakan SK bodong pada seleksi PPPK ini.
“Saya tahu ada laporan polisi bagi mereka,” ucapnya yang secara refleks tak bisa menutupi kekagetannya ketika media ini kembali ingatkan akan statmennya untuk tidak memproses hukum para demonstran yang melakukan aksi pelemparan kaca jendela kantor BKPSDM itu.
Ketika ditanya alasannya apa yang melatar belakangi laporan polisi terhadap rakyatnya itu, Bupati sampaikan kalau seingat dirinya saat ketemu para pendemo perwakilan, kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan aksi secara damai. Namun, kemudian lanjut Ricky bahwa ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini.
“Ya lihat saja, kalau memang ternyata bukan setingan. Lihat hasil pemeriksaan seperti apa,” tandasnya akhirnya wawancara.
Sementara itu, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani, memilih untuk tidak merespon permasalahan hukum ini.
Kepada media ini juga, para pendemo menyampaikan rasa Terima kasih kepada Bupati Ricky Jauwerissa yang telah memerintahkan kabag hukum untuk melaporkan mereka dipolres Kepulauan Tanimbar.
“Prinsipnya kami akan tetap koparatif dan pasti menyampaikan klarifikasi di Polres, namun kami sangat mengharapkan agar Bupati juga dipanggil dan diperiksa juga, karena pernyataan beliau mengakibatkan kami pendemo marah, publik mesti tau bahwa aksi kami itu tidak anarkis, namun Bupati denga enaknya meminta untuk jangan ki salahkan kepala BPSDM dan Ivan Melalolin, apa ini bukan pernyataan peofokator,” kesal mereka.
Dalam kondisi panas terik yang membakar itu, ketika pendemo mendengar pernyataan itu menjadi marah, kenapa, karena yang seharusnya bertanggungjawab penuh itu pihak BKPSDM, karena mereka yang menjanjikan kepada seluruh peserta tes PPPK saat itu.
“Semua tes seja, ketika tidak lolos di PPPK waktu maka akan di akomodir di PPPK paru waktu,” menyambung pernyataan kepala BKPSDM.
Mengingat juga, kekecewaan dan kekesalan 92 PPPK paru waktu itu karena, ada Teman-teman mereka yang sudah mengapdi bagi daerah ini sudah puluhan tahun hingga sudah beruban putih, kok mereka diabaikan begitu saja.
“Kasihan, diantR kami itu ada yang sudah tua dan masa pengabdian mereka sudah puluh tahun, kok tidak diperhatikan, namun yang memiliki SK siluaman yang di perhatikan, apa ini adil ya,” tanya mereka.
Mereka menegaskan, jika persoalan ini sudah masuk ke rana hukum maka, Koperasi diminta untuk memeriksa Bupati juga, dan pernyataan Bupati itu juga didengar langsung oleh Kapolres.
“Kami tidak minta banyK, kami minta Pa Koplres harus periksa Bupati juga, dan mengali tu tasbmaksut dibalik pernyataannya itu, hukum harus ditegakkan lurus, jangan hanya ke kami kaum termarjinal lalu penguasa tidak bisah, semua sama di mata hukum,” tutup mereka sambil berharap ada keadilan yang merata di bumi Duan Lolat ini. (AT/tim)
