Gara-gara Pj Kades Warga Ribut, KNPI Bursel Minta Bupati "Tidak Buat Gaduh" di Masyarakat

"Bupati Bursel La Hamidi dengan hak prerogatif membuat kegaduhan di masyarakat terkait pengangkatan pejabat kepala desa di di Buru Selatan," jelasnya. Dikatakan, bagaimana tidak, desa-desa yang direkomendasikan untuk dipimpin oleh penjabat bukan dari anak desa tersebut tetapi dari desa/kampung lain. "Seharusnya Bupati bisa menahan diri setelah beberapa desa yang melakukan penolakan dan perlawanan terhadap penjabat desa," ucap Temarwut prihatin.

Sambung Temarwut tambah prihatin lagi, bupati Bursel ini terus melakukan pergantian tanpa memperdulikan keinginan dari masyarakat. "Bukan mala setiap hari terus menggantikan penjabat kepala desa tanpa melakukan evaluasi lebih dulu seluruh penjabat kepala desa," ujar Temarwut Menurut Temarwut, semestinya bupati melakukan evaluasi lebih dulu terhadap semua penjabat kepala desa sebelum dilakukan pergantian dengan yang baru. "Jika ada penjabat kepala desa selama memimpin tidak ada kemajuan di desa, di ganti," ujarnya. Sambungnya, jika ada penjabat desa memimpin dengan baik dan ada kemajuan dalam desa bagi masyarakat maka penjabat tersebut kata Temarwut, dapat dipertahankan oleh bupati.

"Jangan karena faktor balas dendam politik lalu dengan sewenang-wenang melakukan adu domba di masyarakat," kecam Ketua KNPI BurseL ini. Dino yang biasa disapa ini mengutip pernyataan bupati bahwa tidak ada lagi dikotomi nomor satu, nomor dua dan nomor tiga. Ternyata pernyataan bupati itu tidak sesuai fakta.

Bupati Pj yang sekarang seng bisa tahan harus ganti karena Pj itu lawan kemarin. Pj nomor 3," ungkap Dino. Ia meminta Bupati harus bijak dalam mengambil keputusan.

Dirinya mengkuatirkan kebijakan bupati seperti itu dapat memicu hal hal yang tidak diinginkan terjadi di masyarakat. "Saya sebagai ketua DPD KNPI kabupaten Buru Selatan meminta kepada polres Buru Selatan dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk pengamanan di masyarakat," harapnya. Hal tersebut perlu dilakukan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat.

"Situasi keamanan di Maluku akhir akhir ini sedang tidak kondusif, jika terjadi di masyarakat Buru Selatan, siapa yang bertanggungjawab?, ujarnya. Menurut Dino ini, apabila terjadi keributan di masyarakat terkait persoalan pergantian Penjabat Kepala Desa, ucap Dino, bupati yang paling bertanggungjawab. "Apabila terjadi keributan di masyarakat terkait persoalan pergantian Penjabat Kepala Desa, pihak polres harus meminta pertanggungjawaban bupati," ucapnya.

Temarwut berharap kepada Bupati Buru Selatan La Hamidi jangan mau diintervensi oleh pihak manapun yang dapat merusak nama baik bupati dan daerah yang dapat menimbulkan kekacauan di masyarakat. Tambah Temarwut meminta kepada Bupati untuk menegur Kabag Pemerintahan yang dengan sengaja memberikan Surat Keputusan kepada pihak lain yang bukan staf pegawai Bagian Pemerintahan. Tutup Temarwut mengajak seluruh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah membangun Buru Selatan demi kesejahteraan masyarakat. (Biro BurseL) ...