Juara untuk Tanimbar Berjuang Sendiri Pulang Tanpa Sambutan Pemerintah Daerah

Saumlaki, Ambontoday. com - Prestasi diraih dengan keringat, tetapi penghargaan justru terasa seperti barang mewah. Begitulah potret yang kini disorot menyusul kepulangan kontingen Kempo Kepulauan Tanimbar setelah berhasil meraih Juara II Umum dalam kejuaraan yang mereka ikuti.

Di atas matras, para atlet membawa nama Bumi Duan Lolat.

Mereka bertanding dengan kemampuan yang dimiliki, menghadapi lawan dari daerah lain dengan dukungan pembinaan yang disebut lebih memadai. Namun setelah pertandingan berakhir, perjuangan itu seakan berhenti di garis finis arena.

Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, keberangkatan kontingen Kempo KKT berlangsung secara mandiri. Dukungan disebut berasal dari organisasi Kempo, orang tua atlet, serta para donatur di Kota Ambon, sementara dukungan dari Pemerintah Daerah maupun KONI KKT disebut tidak diterima selama keberangkatan hingga kepulangan.

Kondisi tersebut menjadi ironi ketika atlet yang membawa nama daerah justru harus mencari jalan sendiri untuk berangkat bertanding.

Mereka tidak hanya mempertaruhkan tenaga dan kemampuan, tetapi juga harus memikirkan biaya transportasi, akomodasi, hingga kebutuhan selama mengikuti kejuaraan.

Salah seorang atlet yang meminta identitasnya tidak disebutkan mengatakan, keberangkatan mereka bukan karena seluruh kebutuhan ditanggung pemerintah. Mereka memilih tetap berangkat karena tidak ingin Tanimbar absen dan kehilangan kesempatan untuk mengukir prestasi.

“Kita berangkat bukan karena didukung penuh, tapi karena malu kalau Tanimbar tidak ikut. Kita bawa nama daerah.”

Kalimat itu sederhana.

Tetapi di baliknya ada pertanyaan yang jauh lebih besar: sejauh mana pemerintah hadir ketika anak-anak daerah sedang berjuang mengharumkan nama Tanimbar?

Hasil akhirnya justru membanggakan. Kontingen Kempo KKT berhasil membawa pulang Juara II Umum. Sebuah capaian yang semestinya menjadi kebanggaan bersama dan sekaligus bahan evaluasi serius mengenai bagaimana pemerintah memperlakukan atlet berprestasi.

Namun kebanggaan itu kembali berhadapan dengan kenyataan ketika rombongan tiba di Saumlaki.

Tim Kempo KKT dilaporkan tiba sekitar pukul 10.00 WIT di Pelabuhan Saumlaki dengan menumpang KM Pangoro.

Kepulangan tersebut disebut berlangsung tanpa penjemputan resmi maupun seremoni penyambutan dari pemerintah daerah atau KONI KKT. Para atlet kembali seperti penumpang biasa, membawa piala, perlengkapan dan cerita perjuangan mereka masing-masing.

Di sinilah ironi itu terasa semakin tajam.

Ketika menang, nama Tanimbar ikut disebut. Tetapi ketika berjuang, atlet disebut harus berdiri dengan kaki sendiri.

Seorang pemerhati olahraga di Saumlaki menilai kondisi tersebut menunjukkan persoalan yang lebih serius dalam pembinaan olahraga daerah.

Menurut dia, pemerintah tidak semestinya hanya hadir ketika prestasi sudah berhasil diraih.

“Kalau untuk acara hiburan, anggaran ada. Giliran atlet yang sudah jelas-jelas harumkan nama Tanimbar, anggaran tidak ada. Ini potret buram pembinaan olahraga kita,” ujarnya.

Sorotan tersebut kini mengarah pada pola pembinaan olahraga di Kepulauan Tanimbar.

Publik berhak mengetahui bagaimana kebijakan dan anggaran pembinaan olahraga disusun, disalurkan, serta sejauh mana atlet berprestasi memperoleh dukungan pemerintah.

Pertanyaan mengenai anggaran olahraga pun tidak bisa dihindari. Ke mana keberpihakan anggaran pembinaan atlet ketika mereka membutuhkan dukungan untuk bertanding?

Pertanyaan itu bukan sekadar soal uang. Ini menyangkut penghargaan terhadap perjuangan anak-anak daerah yang membawa nama Tanimbar ke luar daerah.

Apalagi agenda Pekan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa Maluku (POPMAL) pada Maret 2027 sudah berada di depan mata.

Pelatih Kempo KKT menyatakan pihaknya tetap akan berupaya mempersiapkan atlet untuk mengikuti agenda tersebut, sekalipun dukungan pemerintah daerah maupun KONI KKT belum tersedia.

“Demi mengharumkan nama Bumi Duan Lolat dan anak-anak berprestasi ini, kami akan gunakan segala potensi yang kami miliki untuk tetap mengikuti POPMAL nanti,” ujar pelatih Kempo KKT.

Pernyataan itu memperlihatkan satu hal: semangat atlet dan pelatih ternyata masih jauh lebih besar daripada fasilitas yang mereka terima.

Namun, kondisi seperti ini tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang normal. Atlet tidak seharusnya dipaksa memilih antara berprestasi atau menanggung sendiri biaya perjuangannya.

Jika pembinaan berjalan tanpa kesinambungan, daerah berisiko kehilangan atlet-atlet potensial. Mereka dapat memilih membela daerah lain yang memberikan dukungan lebih baik, atau bahkan meninggalkan dunia olahraga karena perjuangan mereka tidak mendapatkan perhatian yang memadai.

Pemerintah daerah tentu memiliki ruang untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan pembinaan olahraga, termasuk dukungan terhadap kontingen Kempo KKT dan mekanisme penganggaran yang berlaku.

Sebab masyarakat tidak membutuhkan pidato panjang tentang pentingnya olahraga.

Masyarakat membutuhkan bukti bahwa atlet yang mengharumkan nama Tanimbar memang dianggap penting oleh pemerintahnya.

Piala Juara II Umum yang dibawa pulang Kempo KKT bukan sekadar benda untuk dipajang. Piala itu adalah bukti bahwa anak-anak Tanimbar mampu bersaing ketika diberi kesempatan.

Pertanyaannya sekarang sederhana, tetapi menohok:

Jika atlet sudah berjuang sendiri, berangkat dengan biaya sendiri, menang membawa nama daerah, lalu pulang pun tanpa penyambutan, sebenarnya siapa yang sedang membina mereka?

Jangan sampai pemerintah baru hadir ketika kamera menyala, piala sudah berada di tangan, dan prestasi sudah bisa dijadikan bahan sambutan.

Sebab atlet tidak membutuhkan tepuk tangan setelah pertandingan saja. Mereka membutuhkan pemerintah yang hadir sebelum bertanding, saat bertanding, dan ketika mereka pulang membawa nama Tanimbar.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kepulauan Tanimbar belum berhasil dikonfirmasi terkait dukungan pembinaan dan keberangkatan kontingen Kempo KKT. (*)