Percepat Pembangunan Blok Masela, Gubernur Dorong Penyelesaian Hak Masyarakat Secara Adil

‎Abontoday. com, Jakarta.– Pemerintah Provinsi Maluku terus memperkuat koordinasi bersama Pemerintah Pusat untuk memastikan percepatan pelaksanaan pembangunan fisik Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela.
‎
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa saat menghadiri rapat Percepatan Pelaksanaan Operasional Proyek Strategis Nasional Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela, yang dipimpin langsung Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, di Ruang Rapat Simuk, Gedung Heritage Lantai 2, Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
‎
Rapat tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memastikan seluruh tahapan menuju pembangunan fisik Blok Masela dapat berjalan efektif, terkoordinasi dan memberikan kepastian bagi masyarakat yang terdampak pembangunan.
‎
Turut hadir mendampingi Gubernur Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Asisten III Setda Maluku, Pangdam XV/Pattimura yang diwakili Inspektur Kodam, Komandan Kodaeral IX Ambon, Kabinda Maluku, Bupati Kepulauan Tanimbar, Kepala SKK Migas, Deputi Dukungan Bisnis, Deputi Eksploitasi serta President Director INPEX Masela Ltd.
‎
Dalam rapat tersebut, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menginstruksikan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk mempercepat proses penilaian atau appraisal serta verifikasi data terhadap sisa lahan yang belum terakomodasi dari total area 662 hektare.
‎
‎Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses penyelesaian hak masyarakat dan pembayaran ganti untung dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
‎
Berdasarkan pendataan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku bersama Timdu dan Satgas, telah teridentifikasi masyarakat dan objek yang berkaitan dengan penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK).
‎
Data tersebut mencakup 1 kebun masyarakat sebagai objek, 556 pemilik kebun sebagai subjek, 7.048.439 tanam tumbuh, 3 unit rumah tinggal permanen, serta 479 unit rumah kebun atau walang.
‎
‎Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan, penyelesaian hak masyarakat secara adil, tepat sasaran dan tepat waktu merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran pembangunan proyek strategis tersebut.
‎
‎“Prinsip kita adalah keadilan dan ketepatan data bagi warga terdampak di lahan 662 hektare ini. SK Gubernur terkait nominal besaran ganti untung lahan dan tanaman akan segera kita tetapkan dan keluarkan agar pembayaran tuntas di minggu kedua Oktober.

Dengan begitu, usai groundbreaking, pembangunan fisik proyek Blok Masela bisa langsung dikerjakan tanpa ada lagi kendala di lapangan,” tegas Gubernur.
‎
Menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi Maluku memiliki komitmen untuk memastikan kepentingan pembangunan nasional berjalan seiring dengan pemenuhan hak-hak masyarakat yang terdampak.
‎
‎“Kita ingin pembangunan ini berjalan, tetapi pada saat yang sama hak masyarakat juga harus diselesaikan dengan baik. Data harus benar, proses harus transparan, dan masyarakat harus memperoleh haknya secara tepat,” ujarnya.
‎
Percepatan penyelesaian persoalan lahan ini sekaligus menjadi bagian dari langkah strategis untuk memastikan pembangunan Proyek LNG Abadi Masela dapat memberikan manfaat nyata bagi Maluku dan Indonesia.
‎
Kementerian ESDM sebelumnya menegaskan bahwa Proyek LNG Abadi Masela memiliki posisi strategis bagi ketahanan energi nasional dan diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Tanimbar melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, serta aktivitas ekonomi daerah.
‎
Pemerintah juga telah menempatkan proyek Masela sebagai salah satu proyek penting dalam agenda penguatan ketahanan energi nasional. Kementerian ESDM menyebut pengembangan Lapangan Abadi ditargetkan menjadi salah satu penggerak ekonomi sekaligus membuka peluang bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.
‎
Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku akan terus membangun koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Pusat, SKK Migas, INPEX Masela Ltd., Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta seluruh pemangku kepentingan agar setiap tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai target.
‎
Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa percepatan pembangunan Blok Masela harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Maluku, khususnya masyarakat di wilayah terdampak.
‎
“Kita ingin Blok Masela menjadi momentum besar bagi kemajuan Maluku.

Karena itu, semua pihak harus bergerak bersama, menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing, sehingga pembangunan dapat berjalan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Diskominfo Maluku/AT)