Tekanan Inflasi di Maluku Kembali Menurun

Hal ini diakui Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Maluku, Rawindra Ardiansah kepada media di Ambon, Kamis (2/3/2023). Capaian tersebut lebih dalam dibandingkan dengan bulan Januari yang juga mencatatkan deflasi sebesar -0,17% (mtm). Inflasi gabungan kota di Provinsi Maluku pada Februari 2022 ini juga lebih rendah dari capaian nasional yang mencatatkan inflasi sebesar 0,16% (mtm).

Deflasi pada Februari 2023 ini utamanya didorong oleh penurunan tarif angkutan udara hingga sebesar -11,57% (mtm) sejalan dengan masih rendahnya permintaan pada awal tahun ditengah penurunan harga avtur sepanjang Februari 2023. Selain itu, deflasi pada komoditas hortikultura seperti cabai rawit, kangkung, sawi hijau dan cabai merah juga turut mendorong deflasi, sejalan dengan masih relatif terjaganya pasokan. Di sisi lain, inflasi yang terjadi pada komoditas perikanan seperti ikan tongkol, ikan selar dan ikan layang menjadi faktor utama yang menahan deflasi yang lebih dalam pada Februari 2023.

Deflasi pada Februari 2023 ini berdampak pada penurunan tingkat inflasi tahunan pada gabungan kota di Provinsi Maluku yang tercatat sebesar 5,70% (yoy). Capaian tersebut kembali lebih rendah dibandingkan dengan capaian bulan sebelumnya sebesar 5,75% (yoy). Meskipun demikian, capaian inflasi gabungan kota di Provinsi Maluku pada Februari 2023 tersebut masih lebih tinggi dari capaian inflasi nasional yang tercatat sebesar 5,47% (yoy), sekaligus lebih tinggi dari sasaran inflasi nasional pada rentang 3,0+1% (yoy).

Memasuki bulan Ramadan di akhir Maret 2023, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus memperkuat berbagai upaya sinergis dan intensif untuk meredam tingkat inflasi khususnya yang berasal dari Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau. TPID Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan inovasi guna mengarahkan pencapaian inflasi pada gabungan kota di Provinsi Maluku kembali ke rentang sasaran 3,0+1% (yoy) di tahun 2023. Untuk itu, strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif) yang telah dituangkan dalam Roadmap (Peta Jalan) Pengendalian Inflasi 2022-2024 akan menjadi acuan dalam langkah pengendalian inflasi.

Salah satu program unggulan yang akan dijalankan adalah perluasan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk meningkatkan pasokan komoditas bahan makanan melalui pelaksanaan pertanian urban/digital/organik, dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan intra provinsi maupun antar provinsi di Indonesia akan terus didorong secara optimal.(AT-009)