APBD Buru Selatan 600 M Lebih, Tapi Utang Pihak Ketiga Tak Kunjung Terbayar

Para kontraktor yang sudah bekerja di era pemerintahan sebelumnya mengaku belum menerima hak mereka. Janji pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran sejak Maret 2025 tak pernah terealisasi. “Katong ada tunggu ini, dari bulan 3 sampe sekarang,” ungkap salah satu sumber yang terlibat dalam proyek tersebut, Jumat (12/9/2025.

Yang lebih mengejutkan, dari ratusan miliar anggaran daerah, efisiensi yang bisa dialokasikan sekitar Rp40 miliar. Sementara itu, belanja daerah lainnya diduga habis tanpa arah yang jelas. Publik pun mulai bertanya-tanya: kemana larinya uang ratusan miliar itu?

Bupati Buru Selatan, La Hamidi, kini menjadi sorotan. Kepemimpinannya dianggap gagal menjalankan manajemen birokrasi yang sehat. Dengan kondisi keuangan sebesar itu, ketidakmampuan pemerintah daerah membayar utang dianggap sebagai bukti lemahnya kemampuan manajerial seorang top leader.

“Bupati harus berani transparan. Jangan sampai uang rakyat hanya dihabiskan untuk kepentingan seremonial dan belanja yang tidak menyentuh kepentingan publik. Kontraktor sudah bekerja, hak mereka jangan digantung,” kritik seorang tokoh masyarakat di Namrole kepada media ini melalui telepon selulernya.

Situasi ini menambah catatan kelam bagi kepemimpinan La Hamidi. Alih-alih memberi solusi, pemerintahannya justru memperlihatkan ketidakmampuan mengelola birokrasi secara efektif. Masyarakat pun menuntut agar Bupati segera menjelaskan secara terbuka penggunaan anggaran daerah, serta menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga yang hingga kini masih terkatung-katung. [Nar'Mar] .