DPRD Ambon Dorong Percepatan Penetapan Raja di Tujuh Negeri
Menurutnya, dari sembilan negeri yang saat ini dipimpin penjabat, dua negeri yakni Negeri Soya dan Negeri Hative Besar telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam proses penetapan raja. "Untuk Negeri Hative Besar, secara administratif sudah siap. Sementara Negeri Soya juga telah melakukan berbagai upaya dan tahapan yang diperlukan.
Musyawarah sudah selesai, tinggal melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan," kata Aris. Ia menjelaskan, tujuh negeri lainnya masih menghadapi sejumlah kendala yang sebagian besar bersifat internal. Karena itu, Komisi I DPRD Kota Ambon mendorong pendekatan yang lebih persuasif dan kekeluargaan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menghambat proses penetapan raja.
"Persoalan penetapan raja ini bukan hal baru. DPRD telah memberikan rekomendasi agar proses percepatan dapat dilakukan sehingga tidak berlarut-larut seperti yang terjadi selama ini," ujarnya. Menurut Aris, penyelesaian masalah di masing-masing negeri perlu dilakukan melalui komunikasi yang intensif dengan seluruh pihak terkait, termasuk keluarga mata rumah parentah dan unsur adat setempat.
"Kita harus melakukan pendekatan secara personal dan kekeluargaan. Dari hasil pembahasan tadi, terlihat bahwa sebagian besar persoalan memang bersumber dari internal masing-masing negeri," jelasnya. Ia menambahkan, terdapat pula negeri yang proses penetapan rajanya terkendala faktor usia calon yang diusulkan, sehingga membutuhkan penyelesaian sesuai aturan yang berlaku.
Komisi I DPRD Kota Ambon berharap seluruh pihak dapat bekerja sama untuk mempercepat proses penetapan raja definitif demi mendukung stabilitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat di masing-masing negeri.( O. l )
π Anda harus masuk (login) terlebih dahulu untuk ikut berdiskusi.
π¬ 0 Komentar
π Belum ada komentar yang ditampilkan. Jadilah yang pertama berkomentar!
Berita Terkait
HUT Ke-40 SD Negeri 257 Suli, Paulina Matakena Tekankan Pendidikan Berkarakter dan Generasi Emas
7 hours ago
Dugaan Laporan Fiktif Dana Desa Tunas Ilur 2023-2024, Sermaku Desak Kejari dan Inspektorat SBT Periksa RR dan AR
1 day ago
Temuan BPk Rp 1,45 Miliar Disorot, Aktivis HMI Desak Kejati Maluku Periksa Anak Emas Bupati SbT, Sekada SBT
1 day ago
Dugaan Penyalahgunaan Dana Pendidikan Disorot, Baim Kapailu Desak Polda Dan Kejati Maluku Periksa Kadis Dikbud Buru Selatan
4 days agoRekomendasi Untuk Anda
KNPI BurseL Minta Kinerja Sekwan di-Evakuasi
Cabul Anak Kandung Diamankan Polres Kepulauan Tanimbar
Penuhi Aspek Legalitas Taxi Online di Maluku, GoCar Dorong Bentuk Koperasi
Prompt AI Gemini Kini Dapat Mengunggah Hingga 10 Gambar Secara Bersamaan
Wawali Ambon Dorong Pengawasan Anak di Media Sosial dan Percepat Digitalisasi UMKM