Hadiri Road To Hakordia Wilayah Timur, Wattimena Paparkan Best Practice

Dalam kegiatan itu, Wattimena ditunjuk sebagai salah satu perwakilan kepala daerah yang mempresentasikan mengenai best practice, bagaimana pencegahan Korupsi yang dilakukan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diharapkan, dengan upaya tersebut, Pemerintah lebih optimal lagi dalam penghelolaan PAD. “Dalam paparan tadi saya jelaskan upaya untuk memanfaatkan tekhnologi informasi inovasi yang dilakukan Pemkot secara langsung meningkatkan PAD,” ujarnya ketika ditemui di sela – sela kegiatan.

Dirinya mengakui, upaya membangun Integritas ASN serta seluruh penyelanggara negara supaya taat patuh dalam dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai aturan yang berlaku dan menjauhkan diri dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terus dilakukan pihaknya, termasuk dalam mengikuti kegiatan seperti ini. “Rangkaian Hakordia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, mengajak kita ssemua sebagai penyelengara negara untuki berperilaku, berintegritas, dan mendasari semua kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Intinya disitu,” tandasnya.

Untuk diketahui, Road to Harkordia tahun 2023 untuk wilayah timur Indonesia merupakan rangakaian dari peringatan Hakordia yang digelar 9 Desember 2023 mendatang. Tema yang diangkat dalam kegiatan ini, yakni “Sinergi Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju". Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK, Budi Waluyo menjelaskan rangkaian kegiatan Road to Harkordia di Papua dimulai dengan sejumlah event, diantaranya; talkshow, fun walk, sosialisasi, dan diskusi media.

"Puncak Road to Hakordia berlangsung pada 14 dan 15 November. Pada dua hari ini akan digelar seminar untuk menguatkan komitmen dan sinergi untuk berantas korupsi,” ujarnya. Ditandaskan, kegiatan ini dihadiri oleh 115 Pemda dari 11 Provinsi di wilayah Timur Indonesia.

Terdiri dari unsur DPRD, Kepala Daerah, dan perwakilan OPD terkait. "Kegiatan ini juga mengundang 12 Kementerian/Lembaga dan unsur Forkopimda Papua. Termasuk dari LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama dan BUMN/BUMD," pungkasnya. (AT-009)