Sanksi Mie Gacoan Ambon Berubah, Operasional Dibuka tapi Saluran Limbah Disegel

Ambon today. com_AMBON – Sanksi administratif paksaan pemerintah terhadap PT Pesta Pora Abadi atau Mie Gacoan Kota Ambon resmi mengalami perubahan bentuk terhitung sejak 19 September 2026.

Perubahan tersebut ditandai dengan pencabutan papan pemberitahuan penutupan sementara kegiatan usaha yang sebelumnya dipasang pada 16 September 2026. Dengan demikian, kegiatan produksi dan operasional Mie Gacoan dapat kembali berjalan.

Namun, pencabutan penutupan usaha tersebut bukan berarti sanksi administratif telah berakhir.

Pemerintah tetap memberlakukan sanksi berupa penutupan atau penyegelan seluruh saluran pembuangan air limbah/emisi dari lokasi usaha menuju saluran atau drainase publik.

Selama sanksi tersebut berlaku, seluruh air limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha wajib ditampung secara tertutup di dalam lokasi usaha. Air limbah juga dilarang dialirkan, dibuang maupun merembes ke saluran atau drainase publik dalam bentuk apa pun.

Penutupan saluran pembuangan akan diberlakukan hingga perbaikan konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dinyatakan selesai dan hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa air limbah telah memenuhi baku mutu sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Mie Gacoan diwajibkan menjalankan sejumlah langkah perbaikan pengelolaan IPAL. Di antaranya pendampingan pengolahan IPAL bersama Bank Sampah Induk dan tim konsultan lingkungan serta engineering, di bawah pengawasan tim teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.

Perusahaan juga diwajibkan menyerahkan data pengelolaan air limbah setiap hari, mengganti saringan grease trap, membersihkan sedimen dan kerak lemak pada IPAL, menambah saringan pada bak pertama, serta menambah treatment dalam pengelolaan IPAL.
Selanjutnya, dilakukan penjadwalan pembersihan dan penyedotan IPAL setiap hari, sembari menunggu hasil analisis dan uji laboratorium untuk menentukan kebutuhan perubahan konstruksi IPAL.

Dengan demikian, PT Pesta Pora Abadi (Mie Gacoan) masih berada dalam status dikenai sanksi administratif paksaan pemerintah.

Perubahan yang terjadi hanya pada bentuk sanksinya, dari penutupan sementara kegiatan usaha menjadi penutupan saluran pembuangan air limbah/emisi.

Sanksi tersebut akan berakhir setelah seluruh kewajiban perbaikan IPAL dipenuhi dan hasil pengujian laboratorium menyatakan air limbah telah memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.( O. l )